20250725 093040 1 768x197

Ketua LSM KPK RI Dorong APH Tinjau Proyek Revitalisasi SMA Negeri 1 X Koto Singkarak

Kabupaten Solok – Ketua LSM KPK RI, Suardi Nike, mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi di SMA Negeri 1 X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.

Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Menengah Atas dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2.509.475.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.

Suardi Nike menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi perlu dilakukan secara serius agar pelaksanaan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Kami mendorong APH dan instansi teknis terkait turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan. Apabila ditemukan adanya perbedaan antara pelaksanaan pekerjaan dengan gambar perencanaan atau spesifikasi teknis, tentu harus dilakukan evaluasi,” kata Suardi Nike.

Ia juga menyoroti dugaan adanya perubahan jarak pemasangan begel atau tulangan besi yang menurutnya perlu diuji melalui pemeriksaan teknis oleh pihak berwenang.

“Kalau benar ditemukan pemasangan konstruksi seperti jarak begel yang tidak sesuai spesifikasi, mulai dari tiang, kolom sampai balok slof, hal itu harus diperiksa. Sebab apabila ada pengurangan volume material dari ketentuan yang ditetapkan, berpotensi memengaruhi kualitas bangunan dan menimbulkan kerugian negara,” ujarnya.

Suardi menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi.

Namun menurutnya, keterbukaan dan pengawasan sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan.

“Kami tidak ingin berspekulasi. Karena itu kami meminta pihak yang berwenang melakukan pengecekan fisik, audit teknis, serta memastikan seluruh pekerjaan sesuai RAB dan spesifikasi,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, tim awak media terus berupaya mengkonfirmasi pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai hal tersebut. (tim)