Padang,— Pemerintah Kota Padang mengintensifkan langkah penanganan krisis air di kawasan Irigasi Gunung Nago, menyusul kekeringan yang mengancam sektor pertanian dan perikanan masyarakat di wilayah Lambung Bukit dan sekitarnya.
Krisis air ini tidak hanya berdampak pada sawah warga, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas kolam perikanan yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan pemulihan jaringan irigasi sebagai langkah mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
Pemko Padang merespons situasi tersebut dengan dua langkah utama, yakni memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat serta menyalurkan bantuan air darurat ke titik-titik terdampak.
Kepala UPTD Gunung Nago Dinas PUPR Kota Padang, Asrul, menjelaskan bahwa penurunan debit air sempat memburuk akibat proses pemeliharaan jaringan irigasi di bagian hulu. Menurutnya, pengerukan sedimen yang dilakukan pihak provinsi mengharuskan pembukaan pintu penguras, sehingga volume air yang mengalir ke saluran kiri dan kanan Gunung Nago menurun drastis.
“Dari pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB pintu air penguras dibuka untuk pengerukan sedimen, sehingga volume air yang masuk ke saluran kiri dan kanan Gunung Nago berkurang,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026).
Namun, akar persoalan krisis air di kawasan tersebut sebenarnya lebih kompleks. Selain faktor pemeliharaan rutin, kerusakan infrastruktur utama akibat bencana alam pada 27 November 2025 menjadi penyebab utama terganggunya distribusi air hingga saat ini.
Kerusakan tersebut menyebabkan kapasitas distribusi air ke lahan pertanian dan kolam perikanan belum kembali normal meski telah dilakukan penanganan darurat.
Menghadapi situasi ini, Pemko Padang menempuh jalur administratif formal karena kewenangan atas jaringan irigasi primer berada di bawah pemerintah provinsi. Dinas PUPR Kota Padang telah mengirimkan surat resmi kepada balai pengelola air milik pemerintah provinsi sebagai laporan sekaligus permohonan percepatan solusi.
Salah satu poin utama yang disampaikan ialah ketidakcukupan pipa darurat berdiameter 30 inci yang dipasang pascabencana.
Menurut Pemko Padang, satu jalur pipa darurat tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di kawasan terdampak.
Selain surat resmi, komunikasi intensif juga terus dilakukan secara langsung dengan pihak provinsi. Upaya proaktif ini membuahkan respons positif berupa komitmen penambahan infrastruktur pipa.
“Secara lisan, pihak provinsi telah menyampaikan akan menambah dua pipa lagi dengan diameter 30 inci. Insya Allah pemasangan akan dilakukan pada Juli hingga Agustus,” tambah Asrul.
Sembari menunggu realisasi penambahan infrastruktur tersebut, Pemko Padang tetap menjalankan langkah darurat di lapangan guna menekan kerugian petani dan pembudidaya ikan.
Bantuan air terus disalurkan secara berkala dengan mengisi toren-toren di lokasi strategis melalui kolaborasi lintas instansi.
“Untuk sementara, Pemko Padang mengantisipasi dengan pengisian toren air yang melibatkan Damkar dan BPBD,” jelas Asrul.
Langkah cepat ini menunjukkan komitmen Pemko Padang dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian dan perikanan masyarakat.
Pemulihan irigasi Gunung Nago juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga produktivitas pangan daerah di tengah ancaman perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana.(**)
