PADANG, – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Padang bersama komunitas pengemudi ojek online (ojol) hingga masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumbar, Jalan S Parman, Kecamatan Padang Utara, Senin (1/9).
Aksi ini dimulai pukul 15.12 WIB. Di depan kantor wakil rakat itu, mereka mulai berorasi sembari membawa berbagai bendera organisasi kemahasiswaan. Sementara, ratusan Polisi terlihat melakukan pengamanan di dalam Kantor DPRD Sumbar.
“Kita buktikan bahwa Sumatra Barat bisa berdemokrasi secara elegan,” sorak mahasiswa berorasi dari atas mobil.
Seluruh massa kemudian memutuskan untuk duduk bersama. Hal ini untuk mengantisipasi adanya provokator selama aksi berlangsung. Sorak riuh peserta aksi pun tak terbendung saat beberapa emak-emak datang ke lokasi demo.
Emak-emak yang semuanya warga Kota Padang ini juga diberikan kesempatan untuk berorasi. Seluruh massa pun langsung bertepuk tangan untuk memberikan apresiasi kepada emak-emak yang sudah ikut berjuang bersama mereka menyampaikan aspirasi.
“Tolong tunjungan anggota dewan dihapuskan. Mereka (anggota dewan) menari di atas penderitaan kita,” orasi salah seorang emak-emak di hadapan massa.
“Ayo anak-anak ku semua, kita berdoa. Sumatra Barat bersahabat,” tambahnya.
Sementara, emak-emak lainnya, Nur, menyampaikan harapannya agar pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan membuka lapangan pekerjaan.
“Kami datang ke sini meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok. Selain itu, kami juga minta dibukakan lapangan kerja untuk masyarakat banyak,” ucap Nur.
Setelah berorasi secara bergantian, sekitar pukul 17.00 WIB, sejumlah anggota DPRD Sumbar akhirnya menemui massa. Anggota DPRD Sumbar tersebut tampak diwakili langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan Wakil Ketua serta seluruh ketua fraksi.
Saat ditemui, salah seorang perwakilan massa aksi langsung menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan. Pertama, menuntut DPR RI menyampaikan permintaan maaf kepada publik secara terbuka dalam kurun waktu 1×24 jam.
“Kedua, menuntut anggota DPRD Sumatera Barat berbenah diri dan bersikap lantang menyuarakan aspirasi rakyat Sumbar. Ketiga, mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata kata Taufiq yang mewakili massa aksi.
Tuntutan keempat, tegas Taufiq, menolak penuh usulan DPR RI terkait pengesahan undang-undang perampasan aset dalam rentang waktu 1×30 hari. Kelima, menuntut dan mendesak Presiden RI segera mereformasi institusi Polri secara menyeluruh.
“Keenam, tegakan aturan untuk penertiban bangunan liar dan transparansi hukum atas tewasnya Affan,” tutrnya.
Usai pembacaan tuntutan, massa aksi langsung meminta Ketua DPRD Sumbar dan seluruh Ketua Fraksi menandatangani tuntutan tersebut. Ketua DPRD Sumbar Muhidi pun menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD Sumbar sepakat dan menandatangani seluruh tuntutan masyarakat.
“Dengan mengucapkan Bismillahhirrahmanirahim, setelah mendengar tuntutan tadi, saya sebagai ketua dan mewakili seluruh anggota siap menandatangani dan mengantarkannya serta mengawal tuntutan kawan-kawan hingga tingkat pusat,” tegasnya.
Usai mendapatkan tandatangan tersebut, seluruh massa aksi langsung membubarkan diri dan kembali ke titik kumpul yang berjarak kurang lebih 300 meter dari halaman Kantor DPRD Sumbar.
