Libasmedia.com Goenawan Mohamad, jurnalis, sastrawan, dan pendiri majalah Tempo, pernah berkata “Betapa mahalnya ongkos pendidikan sekolah bagi sebuah negara miskin, tapi juga betapa omong kosongnya sistem sekolah itu untuk menghilangkan jurang kemiskinan tersebut.” Kutipan itu cerminan tajam pada realitas yang tak adil.
Pendidikan, yang digembar-gemborkan sebagai jalan naik kelas, kini menjadi beban berat yang menjauhkan si miskin dari mimpi.
Bayangkan, orang tua miskin menempuh jalan penuh liku demi membiayai sekolah anaknya, berharap itu jadi tiket keluar dari kemiskinan,tapi kenyataannya sekolah itu tak menjamin harapan terwujud.
Lantas, untuk apa membayar biaya mahal jika sistemnya sendiri gagal menyentuh akar ketidak setaraan?
Pernah di suatu masa kita percaya, bahwa gelar sarjana adalah penangkal kemiskinan. Sayangnya data berbicara keras.
Berdasarkan World Bank (2024), anak-anak di Indonesia mengalami kehilangan 4,5 tahun pembelajaran efektif dari total 12 tahun pendidikan dasar, akibat kualitas yang buruk. Selanjutnya, OECD juga melaporkan bahwa latar sosial ekonomi masih menjadi faktor dominan dalam menentukan prestasi anak.
Anak dari keluarga kaya cenderung 3–4 kali lebih mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi dibanding anak miskin. Jadi, pendidikan formal yang seharusnya jadi jembatan malah jadi penyaring sosial.
Guru di kota besar bisa bimbing anaknya les, orang tua bisa beli laptop dan kuota, sementara di desa, anak harus berbagi buku atau mengikuti kelas di ruang gelap tanpa ventilasi. Bukankah ini meruntuhkan janji meritokrasi?
Dulu, dari era 1960-an hingga 1990-an, Indonesia menunjukkan taringnya dengan mendirikan LAPAN, meluncurkan satelit LAPAN-A1, A2, hingga Palapa-C2 yang bertahan sampai 2016.
Lebih hebat lagi, ada IPTN yang merancang pesawat CN-235 dan N-250, buah karya anak bangsa yang sempat membuat kita sejajar dengan negara-negara teknologi tinggi. Tapi sekarang? Kita sibuk korupsi soal anggaran pendidikan, meneriakkan kemajuan angka.
Sementara infrastruktur sekolah di daerah tak pernah layak, atap bocor-lah, meja reyot-lah, guru honorer digaji tak layak, bahkan tanpa pelatihan memadai.
Anak di daerah 3T tak semuanya punya lab komputer, apalagi bimbingan akademis. Padahal setiap rupiah yang mengalir dalam anggaran itu katanya demi pendidikan, namun sebagian besar menguap tak jelas hasilnya.
Goenawan, dalam tulisannya, mengingatkan bahwa sekolah bisa saja menjadi omong kosong negara, alat yang membuat kita percaya bahwa kemiskinan bisa ditebas hanya dengan ijazah, sementara realitasnya tak mendukung.
Semua serba hitung-hitungan, anggaran berapa, target lulusan berapa, skor berapa, dan sayangnya kurang evaluasi mendasar tentang kualitas kehidupan pelajar. Sekolah hanya diukur dari peringkat dan prestasi, bukan dampaknya pada kehidupan siapa pun.
Sistem makin terasa tak adil ketika melihat anak-anak dari keluarga kurang mampu, mereka berasal dari garis start yang tak setara. OECD mencatat bahwa pendidikan di Indonesia belum inklusif.
Anak desa-pedalaman harus berjalan berkilometer, menabung ongkos transportasi. Untuk apa sekolah mereka formal? Mereka belajar di kelas darurat yang seolah hidup segan roboh-pun tak mau, mereka menunggu guru ber jam-jam yang malah tidak datang. Namun mereka juga diburuh percayakan bahwa sekolah itu penyelamat.
Kontras dengan kota-kabupaten, anak yang lahir di kabupaten-kota punya akses penuh ke les, beasiswa, dan bimbingan khusus. Sekolah jadi awalan, tapi bukan pendakiannya.
Kalau kita pikir Goenawan realistis, pendidikan tanpa akses praktis, tanpa pemahaman lokal, tanpa pengakuan terhadap realitas lapangan, hanyalah testimoni kepada kekeliruan sistem.
Lembaga pendidikan yang tidak benar-benar berpihak pada rakyat miskin adalah investasi gagal yang mahal. Modal besar tapi distribusi dan efektifitasnya lemah, muncul pertanyaan “siapa sebenarnya yang diuntungkan?”
Sistem ini, pada tingkat makro, memperkuat kelompok tertentu, bagi mereka dengan modal sosial dan gawai, sekolah jadi pintu masuk ke strata atas.
Lalu bagaimana untuk kaum desa dan perbatasan? Mereka tersisih, tertinggal, tertutup, bukan karena tak pintar, tapi karena sistem yang tidak mendukung. Pemerintah meniupkan anggaran, tetapi kurang ada monitoring dan evaluasi aktual.
Akademisi menyusun kurikulum, tapi kurang adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Kita semua terlibat dalam arus besar yang mengalirkan janji pendidikan setinggi-tingginya, namun memasang pagar tinggi bagi mereka yang paling membutuhkan.
Maka ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mendorong perbaikan sistem agar benar-benar inklusif.
Pendidikan harus menyentuh akar kemiskinan, bukan hanya memberi retorika tentang kesempatan. Investasi guru honorer layak, keberadaan lab digital di daerah tertinggal, beasiswa dialirkan tepat sasaran, semua itu lebih penting daripada lonceng seremonial Hari Pendidikan Nasional. Kurikulum juga harus adaptif.
Pendidikan praktis, vokasi, pengenalan teknologi sederhana, bahasa asing, serta pembelajaran lokal yang membuat siswa bisa bertahan di desanya dengan skill yang berguna.
Guru harus didampingi, diberi pelatihan lanjutan, dan tidak dibiarkan mengajar sendirian di kelas dengan 50 orang.
Pendidikan yang ideal bukan hanya mengisi kepala tetapi memerdekakan jiwa agar siswa bisa menyoal, mengkritik, bertanya, dan bukan hanya menghafal. Sekolah seharusnya menumbuhkan kemampuan untuk hidup dan tidak terjebak kemiskinan, bukan menjadi jebakan uang dan harapan yang pupus.
Kutipan Goenawan adalah tamparan halus yang membangunkan nurani, pendidikan di negara miskin sudah terlalu sering gagal menjadi alat keadilan, malah jadi instrume saja.
Kita semua memiliki tanggung jawab kolektif, kritik sistem bukan karena benci atau sarkasme, tapi karena kita peduli. Buang wacana kosong, ganti dengan aksi nyata.
Alokasikan anggaran yang menuntaskan backlog, bukan sekadar memenuhi target, reformasi kurikulum supaya mendekat pada kebutuhan kehidupan, sampai memastikan bahwa setiap anak dari pelosok hingga kota benar-benar mendapatkan pendidikan yang membebaskan dan merangkum mereka keluar dari kemiskinan.
